.JPG)
Kantor Wilayah Kemenkum Jabar tengah melakukan akselerasi besar-besaran terhadap seluruh lini pelayanan hukum, mulai dari optimalisasi Pos Bantuan Hukum Masyarakat (Bankom), pendaftaran Indikasi Geografis (IG), hingga pelatihan paralegal di tingkat desa. Bertempat di Ruang Suhendro Hendarsin, pada hari ini Senin (30/03/26), rapat pun berlangsung dan dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jabar Asep Sutandar. Dalam arahannya, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jabar, Asep Sutandar, mengapresiasi kerja keras jajaran yang tetap produktif meski di masa libur, terbukti dengan capaian kategori pendorong yang kini telah menyentuh angka 100%. Asep menegaskan bahwa capaian kuantitas harus segera diimbangi dengan kualitas pelaporan yang terdokumentasi dengan baik. Hal ini merespons kebijakan pusat yang kini memantau kinerja wilayah secara langsung melalui aplikasi Super F, di mana setiap aktivitas sekecil apa pun harus segera diinput agar tidak terjadi kekosongan data di tingkat pusat.
Selain fokus pada validasi data, Kemenkum Jabar juga sedang mempersiapkan mobilisasi besar-besaran untuk menghadiri agenda nasional bersama Presiden RI pada tanggal 8 mendatang. Kesiapan teknis menjadi sorotan utama, mengingat acara tersebut melibatkan ribuan partisipan dari unsur kepala desa, paralegal, dan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) se-Jawa Barat. Asep Sutandar menginstruksikan pembentukan Person in Charge (PIC) yang spesifik untuk mengatur skema keberangkatan, titik kumpul, hingga mitigasi kendala teknis seperti akses keamanan Ring 1 dan potensi gangguan sinyal di lokasi acara. Koordinasi intensif dilakukan guna memastikan seluruh perwakilan Jawa Barat hadir tepat waktu dan memenuhi standar kualifikasi yang ditetapkan oleh panitia pusat.
