Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung perluasan akses bantuan hukum bagi masyarakat melalui partisipasi aktif dalam rapat koordinasi persiapan peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) wilayah Banten yang digelar secara daring pada Kamis, 26 Maret 2026. Kegiatan yang dilaksanakan melalui platform Zoom Meeting ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, kepada Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Ferry Gunawan C. Rapat strategis ini dihadiri oleh jajaran petinggi dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), serta para Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi P3H dari Kemenkum Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta, beserta tim penyuluh hukum dari masing-masing wilayah.
Dalam laporannya, Kepala Divisi P3H Kemenkum Jawa Barat, Ferry Gunawan C, menyampaikan bahwa persiapan teknis pelaksanaan kegiatan telah berjalan dengan sangat baik. Berdasarkan hasil koordinasi sementara, unsur peserta yang akan terlibat terdiri dari 20 orang perwakilan Organisasi Bantuan Hukum (PBH), 20 orang Kepala Desa atau Lurah, serta 20 orang paralegal. Meskipun saat ini konfirmasi kehadiran dari unsur paralegal baru mencapai 14 orang, pihak Kemenkum Jawa Barat memastikan bahwa kekurangan 6 orang lainnya akan segera terpenuhi dalam waktu dekat guna mencapai kuota yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi krusial guna memastikan cakupan edukasi dan layanan hukum dapat tersebar merata kepada masyarakat.
Lebih lanjut, sebagai bentuk dukungan nyata terhadap kelancaran mobilitas dan efisiensi operasional di lapangan, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, mengusulkan penggunaan armada kendaraan angkutan yang bersumber dari internal Kementerian Hukum. Usulan ini diajukan untuk mengoptimalisasi pergerakan para peserta sehingga pelaksanaan peresmian dapat berjalan tepat waktu dan memberikan dampak yang maksimal. Langkah proaktif Kemenkum Jawa Barat ini diharapkan dapat menjadi stimulan bagi penguatan sinergi antarwilayah dalam memberikan layanan hukum yang inklusif dan profesional bagi masyarakat di wilayah Banten dan sekitarnya.
