BANDUNG - Jajaran Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat (Kanwil Kemenkum Jabar) pada pagi ini melaksanakan Rapat Tim Pengawas Bantuan Hukum Tingkat Daerah yang dilaksanakan melalui ruang virtual Zoom Meeting (Rabu, 25/03/2026).
Dipimpin oleh Kepala Divisi Ferry Gunawan C. dan diikuti oleh Pengawas Daerah Bantuan Hukum Tingkat Provinsi Jawa Barat, rapat ini dilaksanakan sebagai bentuk penguatan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan bantuan hukum di wilayah Jawa Barat, serta guna memastikan layanan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui rapat virtual ini pula Tim Pengawas Bantuan Hukum melakukan koordinasi dan evaluasi bersama dalam mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan bantuan hukum, termasuk kendala di Pos Bantuan Hukum (Posbankum) serta optimalisasi peran Tim Pengawas.
Kadiv Ferry dalam rapat ini menekankan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan, peningkatan kualitas pengawasan, serta komitmen dalam memastikan bahwa layanan bantuan hukum diberikan secara profesional, transparan, dan tepat sasaran kepada masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu.
Lebih lanjut lagi beliau juga meminta agar optimalisasi penyerapan anggaran Bantuan Hukum di Jawa Barat dapat dimanfaatkan secara maksimal, tepat guna dan sesuai target kinerja. Selain itu ditekankan juga perlunya percepatan pelaksanaan kegiatan bantuan hukum, peningkatan koordinasi dengan Organisasi Bantuan Hukum (OBH), serta pengawasan yang ketat agar tidak terjadi hambatan administratif maupun teknis dalam realisasi anggaran.
Melalui rapat ini diharapkan dapat dirumuskan langkah-langkah strategis dan rekomendasi yang aplikatif guna meningkatkan efektivitas pengawasan bantuan hukum, serta memperkuat peran Kanwil Kemenkum Jabar dalam pembinaan dan pengendalian pelaksanaan bantuan hukum di daerah.
(Red/foto: Divisi P3H)
