BANDUNG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat (Kanwil Kemenkuham Jabar) pada pagi hari ini menerima kunjungan kerja oleh tim DPRD Kabupaten Garut dalam rangka melaksanakan konsultasi dan koordinasi bersama Kanwil Jabar terkait Kewenangan Pimpinan Sementara dalam Penyusunan Tata Tertib DPRD (Selasa, 20/08/2024).
Pada ruang JDIH, Kanwil Jabar, Kepala Subbidang FPPHD Suhartini beserta para Perancang PUU Kanwil Jabar menerima secara langsung kedatangan tim Bagian Hukum Sekretariat DPRD Kabupaten Garut. Oleh tim DPRD Garut disampaikan bahwa kedatangan mereka kali ini untuk berkonsultasi terkait kewenangan yang dimiliki oleh Pimpinan Sementara DPRD Kab. Garut yang baru dilantik tanggal 13 Agustus sebelum ini.
Tim DPRD Kab. Garut menyampaikan bahwa saat ini masih belum adanya ketentuan yang jelas terkait wewenang dan batasannya yang ada pada Pimpinan Sementara. Selain itu tim DPRD Garut juga menanyakan apakah boleh tidaknya Pansus dibentuk di bawah Pimpinan Sementara atau harus menunggu keputusan oleh DPRD. Lebih lanjut lagi DPRD Garut menanyakan pertanyaan lainnya mengenai ruang lingkup wewenang yang dimiliki oleh Pimpinan Sementara.
Sementara itu Perancang PUU Kanwil menyampaikan bahwa Pimpinan Sementara dalam menajalankan kewenangannya perlu memenuhi asas – asas yang ada sesuai dengan aturan yang berlaku, selain itu Perancang Kanwil juga menyampaikan bahwa perlu dipastikan bahwa tidak terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh Pimpinan Sementara DPRD.
Lebih lanjut lagi terkait penyusunan APBD di DPRD, Perancang Kanwil Jabar menyarankan agar kewenangan Pimpinan Sementara dalam hal ini hanya sebatas memfasilitasi penyusunan APBD, yang mana penetapan kebijakan strategis tidak termasuk dalam kewenangan Pimpinan Sementara.
(Red/foto: Aul)
