BANDUNG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat (Kanwil Kemenkumham Jabar) pada siang hari ini menerima kunjungan kerja oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dalam rangka melaksanakan Rapat Harmonisasi terhadap 3 Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kabupaten Cirebon (Kamis, 21/11/2024).
Pada ruang kerja Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah (FPPHD), Kepala Subbidang FPPHD Suhartini beserta Perancang PUU Madya Harun Surya dan Perancang PUU Kanwil Jabar menerima secara langsung kedatangan tim Pemkab Cirebon untuk membahas Raperbup tentang Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (APBD) tahun 2025, Raperbup tentang Penjabaran APBD tahun 2025, serta Raperbup tentang Penjabaran Perubahan APBD tahun 2024.
Dalam penyampaian oleh Pemkab Cirebon selaku Pemrakarsa Raperbup ini disampaikan bahwa Raperbup ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait APBN yang akan datang, selain itu juga disampaikan bahwa alasan lain dibentuknya Raperda tersebut karena adanya proyeksi oleh Pemkab Cirebon mengenai APBD yang jumlahnya tidak kecil.
Melanjutkan jalannya rapat, oleh Perancang PUU Kanwil Jabar disampaikana beberapa masukan dan saran terkait perbaikan yang perlu diterapkan pada Raperbup ini, selain itu juga disampaikan beberapa penjelasan teknis oleh Perancang untuk memastikan Raperbup ini tidak bertentangan dan selaras dengan aturan – aturan yang ada di atasnya.
(Red/foto: Aul)
