.jpeg)
BANDUNG-Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat secara resmi menjalin kerja sama strategis dengan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah Jawa Barat melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang berlangsung pada Rabu, 11 Februari 2026. Bertempat di Bandung Convention Center, kegiatan ini diselenggarakan di tengah kemeriahan acara "Bandung Campus Update 2026." Langkah ini diambil sebagai upaya nyata untuk memperkuat sinergi kelembagaan serta membangun kolaborasi yang solid dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kedua belah pihak, khususnya di lingkungan perguruan tinggi swasta di Jawa Barat. Hadir secara langsung mewakili pimpinan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hemawati BR Pandia, didampingi oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Ery Kurniawan, beserta jajaran terkait untuk mengawal dimulainya babak baru kerja sama ini.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Ketua Umum APTISI Pusat yang menekankan bahwa kolaborasi antara perguruan tinggi swasta dengan pemangku kepentingan sangat krusial dalam memperkuat tata kelola pendidikan tinggi serta meningkatkan kontribusi nyata akademisi terhadap pembangunan nasional. Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, melalui jajarannya memberikan dukungan penuh terhadap kesepakatan ini. Asep Sutandar berharap kerja sama ini dapat menjadi jembatan bagi para dosen dan mahasiswa dalam mendapatkan kepastian hukum serta kemudahan akses layanan, terutama dalam perlindungan hasil karya intelektual yang lahir dari lingkungan kampus.
Prosesi penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut disaksikan langsung oleh jajaran pengurus APTISI serta para pimpinan perguruan tinggi swasta yang hadir. Momentum ini diharapkan tidak hanya menjadi seremonial belaka, melainkan menjadi pijakan awal bagi Kemenkum Jabar dan APTISI untuk secara konsisten melakukan pertukaran informasi, edukasi hukum, dan penguatan inovasi di Jawa Barat. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan tertib dan lancar, menandai komitmen bersama untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih maju dan sadar hukum di masa depan.
