Bandung - Rabu, (15/01/2024) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik di Tahun 2025. Hemawati Br Pandia selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat melakukan koordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat, Filianto Akbar. Koordinas ini bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum dan imigrasi di Mall Pelayanan Publik Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung agar kedepan berjalan lebih baik, cepat, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat di wilayah Jawa Barat.

Bagi Hemawati, hal ini penting dilakukan guna memastikan masyarakat Jawa Barat menerima layanan bidang hukum dan bidang keimigrasian, sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan prima. Kemudian "Di era digitalisasi pada masa ini semua layanan berbasis online, maka bagi institusi pemerintah sudah selayaknya bergerak maju mengikuti perkembangan jaman " Terang Hemawati.

Selain itu hal ini dilakukan guna untuk meningkatkan sinergitas dan kolaborasi tugas pokok dan fungsi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat.

"Kolaborasi yang dibangun bersama ini, antara Kanwil Kementerian Hukum Jawa Barat dan Kanwil Ditjen Imigrasi Jabar adalah langkah strategis untuk mewujudkan layanan publik yang unggul di Provinsi Jawa Barat, dengan kolaborasi ini diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan menjadi contoh bagi daerah lainnya di Indonesia." Ungkap Filianto.

"Imigrasi dan pelayanan hukum bidang kekayaan intelektual secara bersama-sama sudah melayani secara online. Kolaborasi ini tentu bertujuan untuk kemudahan dalam memberikan layanan bagi masyarakat, Agar dapat mewujudkan layanan baik di bidang pelayanan hukum maupun bidang keimigrasian menjadi lebih, cepat, efektif dan efisien. " Tandas Hemawati.

BANDUNG - Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) menjadi salah satu bentuk perlindungan terhadap warisan budaya yang mencerminkan identitas suatu daerah. Sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya lokal, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat melakukan kunjungan ke Galeri Batik Komar dengan tujuan untuk mengidentifikasi potensi motif batik sebagai bagian dari KIK. Selain itu, kunjungan ini juga mendiskusikan pengembangan kawasan wisata berbasis Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat memberikan nilai tambah ekonomi sekaligus memperkuat daya tarik budaya lokal. (Rabu, 15/01/25)

Dalam kunjungan tersebut, Hemawati BR Pandia selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum didampingi oleh jajaran Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual disambut hangat oleh Bapak Komar, pemilik Galeri Batik Komar. Galeri yang terkenal sebagai salah satu pelopor batik kontemporer di Jawa Barat ini telah memainkan peran penting dalam pelestarian budaya lokal melalui seni batik.

Kunjungan tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi potensi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dari motif batik yang dihasilkan Galeri Batik Komar, termasuk peluang pendaftaran Indikasi Geografis (IG) dan potensi perlindungan melalui berbagai rezim Kekayaan Intelektual lainnya seperti hak cipta, desain industri, dan merek dagang. Diskusi yang mendalam antara Bapak Komar dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum juga membahas potensi pendaftaran motif batik sebagai KIK dan IG untuk produk-produk batik tertentu yang mewakili identitas geografis Jawa Barat.

Lebih lanjut, kunjungan ini juga menyentuh pembahasan tentang pengembangan Galeri Batik Komar sebagai kawasan wisata edukasi berbasis Kekayaan Intelektual. Ide ini berfokus pada menjadikan galeri sebagai destinasi yang tidak hanya menampilkan seni batik, tetapi juga memberikan pengalaman edukasi melalui workshop membatik, pameran motif batik, dan tur budaya yang memadukan seni batik dengan perlindungan hukum melalui rezim KI.

Selama kunjungan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan jajaran juga meninjau langsung area produksi batik, dari proses desain hingga produk akhir. Mereka juga mendokumentasikan koleksi motif batik unggulan yang berpotensi didaftarkan sebagai desain industri dan hak cipta untuk melindungi keaslian motif.

Kegiatan ini menghasilkan beberapa hasil penting, di antaranya potensi pendaftaran produk batik tertentu sebagai Indikasi Geografis (IG) yang mencerminkan karakteristik khas Kota Bandung. Selain itu, motif batik tertentu juga berpotensi mendapatkan perlindungan hak cipta dan produk turunan dari batik, seperti pakaian dan aksesori, dapat didaftarkan sebagai desain industri. Galeri Batik Komar juga direkomendasikan untuk memperluas perlindungan merek dagangnya guna meningkatkan daya saing di pasar global.

Dalam hal pengembangan kawasan wisata berbasis KI, Galeri Batik Komar memiliki potensi besar untuk menjadi destinasi wisata edukasi yang menggabungkan seni batik dan inovasi kreatif berbasis Kekayaan Intelektual. Kegiatan wisata seperti workshop membatik, pameran, dan tur budaya akan memberikan nilai tambah bagi pengunjung serta mendukung pelestarian budaya lokal.

Kanwil Kementerian Hukum Jawa Barat berkomitmen untuk mendampingi proses pendaftaran KIK, IG, serta berbagai rezim KI lainnya, sebagai bagian dari kolaborasi jangka panjang dengan Galeri Batik Komar. Kunjungan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai potensi Kekayaan Intelektual dalam mendukung pelestarian budaya dan pengembangan ekonomi kreatif. Dengan sinergi yang kuat antara Galeri Batik Komar dan Kanwil Kemenkum Jawa Barat, diharapkan Galeri Batik Komar dapat berkembang menjadi ikon budaya dan kawasan wisata berbasis KI yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

Sumedang - Peringatan Hari Desa Nasional bertujuan untuk mengingatkan pentingnya pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai fondasi bangsa. Dalam berbagai perkembangan peraturan perundang-undangan terkait sistem peran sistem pemerintahan di Indonesia antara lain dimulai dari undang-undang nomor 1 tahun 1945 tentang komite Nasional Indonesia daerah atau KNID yang berkembang hingga undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan Desa sampai dengan saat ini diatur melalui undang-undang nomor 3 tahun 2024 sebagai penyempurnaan kedua dari undang-undang nomor 6 tahun 2024 tentang desa.

Tujuan Peringatan Hari Desa Nasional yaitu : 1. Mendorong pembangunan dan pemberdayaan desa, 2. Meningkatkan kualitas hidup warga desa, 3. Mengembangkan potensi lokal dan sumber daya alam, 4. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Perlunya menetapkan hari Desa yaitu bahwa Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang langsung melayani masyarakat dengan segala keanekaragaman adat istiadat dan budayanya memiliki peranan penting dalam pemerataan kesejahteraan dan memperkokoh bingkai Negara kesatuan Republik Indonesia penetapan hari desa tersebut dimaksudkan untuk memperkuat peran desa dan dalam rangka membangun pemahaman masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan agar menjadikan desa sebagai subjek pembangunan pemberdayaan masyarakat pusat pertumbuhan dan kebudayaan daerah serta untuk mempublikasikan kemajuan Desa penyelenggaraan hari Desa ini adalah untuk mengingatkan seluruh elemen bangsa bahwa desa merupakan unsur pemerintahan terdepan dan terdekat dengan masyarakat dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia

Peringatan Hari Desa Nasional 2025 di Desa Cibeureum Kulon Kec. Cimalaka, Kab. Sumedang (Rabu, 15/01/2025) dihadiri Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Gubernur Jawa Barat Terpilih Dedi Mulyadi, Pj. Gubernur Jabar Bey Machmudin, Pj. Bupati Sumedang Yudia Ramli, Kepala Kantor Kementerian Hukum Jawa Barat Asep Sutandar, Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Constantinus Kristomo, Perwakilan K/L, Kadis PMD Provinsi se-Indonesia, KDH se-Jawa Barat. 

Acara diisi dengan Prolog Mendagri yang menandai Pencanangan Gema Tandan Desa secara Nasional dan dilakukan Penanaman secara simbolis serta Pemberian bantuan ternak Domba oleh Mendagri kepada Perwakilan Keluarga miskin, dilanjutkan dengan Musyawarah Desa Nasional (Musdesnas) bersama peserta dengan tema : “Ketahanan Pangan Nasional Dimulai dari Desa Swasembada Pangan” yang dilaksanakan di Lapangan Sepak Bola Cibeureum Kulon. 

PJ. Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin dalam kata sambutannya menyampaikan desa di Jawa Barat terdapat 2448 Desa mandiri dan 2355 desa maju dan 58 Desa berkembang dan sudah tidak ada desa tertinggal dan tidak ada juga Desa sangat tertinggal dan kami yakin di bawah kepemimpinan Gubernur terpilih Dedi Mulyadi dan juga Wagub Erwan tentunya desa-desa di Jawa Barat akan lebih maju lagi dan pada hari ini juga peringatan Hari Desa nasional tahun 2025 ini dirangkaikan dengan pencanangan gerakan menanam untuk ketahanan pangan desa atau yang kita kenal sebagai Desa pencanangan kemasan dan desa ini adalah wujud nyata komitmen kita dalam memperkuat ketahanan pangan desa karena Desa menjadi pusat produksi pangan harus mampu menyediakan bahan pangan yang cukup bergizi dan berkelanjutan peringatan ini harus menjadi momentum kita untuk memperkuat semangat membangun desa desa yang mandiri inovatif dan sejahtera adalah pilar utama dalam mewujudkan Jawa Barat yang lebih baik dan Indonesia maju dengan kerjasama inovasi dan komitmen yang kuat dari semua pihak saya optimis sudah selesai di Jawa Barat akan menjadi pusat pertumbuhan yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan.

Pada kesempatan yang sama diserahkan manfaat jaminan sosial dari Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada penerima manfaat selain itu diserahkan Program Bantuan Layak Huni BAZNAS Tahun 2025 oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait kepada penerima manfaat. Selain itu, dilakukan pembacaan Ikrar Komitmen Pemerintah Desa untuk Penguatan Ketahanan Pangan di Indonesia.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan Musyawarah Desa 2025 di Desa Cibeureum Sumedang Jawa Barat merupakan yang terbesar sepanjang dilaksanakan di Indonesia, karena melibatkan seluruh elemen Pemerintah, Stakeholder dan Masyarakat. Ini membuktikan bahwa Negara hadir untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Tito menyerukan perlu adanya kemampuan untuk berwirausaha dari masyarakat dalam meningkatkan pendapatan. 

(red/foto : Adb).

BANDUNG-Hak Kekayaan Intelektual merupakan Hak Eksklusif yang diberikan kepada Pemilik KI untuk memperoleh Perlindungan Hukum, Kekayaan Intelektual memiliki peran penting dalam mendorong perkembangan ekonomi, sosial dan budaya. Kekayaan Intelektual juga melindungi masyarakat dari pelanggaran seperti Pembajakan, Pemalsuan, Eksploitasi karya yang tidak sah atau penggunaan Kekayaan Intelektual tanpa seijin dari pemilik yang sah.

Pada hari ini, Rabu siang (15/01/25) yang bertempat di Ruang Sahardjo. Audiensi antara PT Eigerindo Multi Produk Industri, sebagai salah satu perusahaan lokal ternama yang bergerak di bidang produk outdoor dan perlengkapan petualangan, dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat dilaksanakan untuk membahas isu-isu strategis terkait perlindungan Kekayaan Intelektual (KI). Pertemuan ini bertujuan untuk membangun sinergi dalam pengelolaan, pendaftaran, dan perlindungan KI, yang merupakan aset penting bagi pengembangan bisnis dan daya saing perusahaan.

Dalam kesempatan pertama Kanwil Kementerian Hukum Jawa Barat melalui Divisi Pelayanan Hukum Hemawati Br Pandia, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Ery Kurniawan beserta Jajaran Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (Ahmad Kapi Sutisna, ⁠Dona Prawisuda, ⁠Aditya Amarullah, Sri Dewijanti Saleh dan ⁠Rizki Kurniawan) menyambut baik kedatangan Tim PT Eigerindo.

Tujuan Kegiatan yaitu mengkoordinasikan perlindungan merek dagang, desain industri, dan hak cipta milik PT Eigerindo dan Menyusun langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mengatasi ancaman pelanggaran KI seperti pemalsuan dan pembajakan produk.

Mengidentifikasi peluang kolaborasi antara PT Eigerindo dan Kanwil Kemenkumham Jawa Barat dalam mendukung perlindungan KI secara menyeluruh. Juga meningkatkan kesadaran perusahaan akan pentingnya pengelolaan KI secara terintegrasi guna menunjang keberlanjutan bisnis.

Hadir dari Tim Eiger Tubagus Faza selaku Head Of Litigation Section dan tim (Galih dan Abner) menyampaikan apresiasi utk jajaran Kanwil Kemenkum Jawa Barat atas penerimaan dan sambutannya, maksud dan tujuan PT Eiger mempunyai program unggulan di tahun 2025 yakni pendekatan yg humanis melalui sosialisasi dan edukasi dilapangan terhadap para produsen maupun distributor. Harapannya sinergi dan kolaborasi yang baik ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pelanggaran kekayaan intelektual.

Selanjutnya Kepala Divisi Pelayanan Hukum Hemawati menyambut baik respon akan maksud dan tujuan PT Eiger ini merupakan dalam upaya mencegah tindak pelanggaran Kekayaan Intelektual yaitu mengatur, melindungi dan menegakan hukum. Implementasi dari Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual telah melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan Stakeholder dan Aparat Penegak Hukum di wilayah. salah satu upaya langkah preventif dari pemerintah dalam mencegah terjadinya Pelanggaran Kekayaan Intelektual yaitu Sertifikasi Pusat Perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelektual yang ada di Wilayah Jawa Barat.

Ini merupakan upaya sinergitas kedua belak pihak dalam mencegah pelanggaran KI dan sepakat akan dilakukan kerjasama antara Pihak PT Eigerindo dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat baik kerja sama jangka panjang maupun secara tahunan, sebagai mana hal tersebut akan memaksimalkan kegiatan sosialisasi dan edukasi dilapangan terhadap para produsen maupun distributor, yang akan dilaksanakan di tahun 2025 yang menjadi program unggulannya.

BANDUNG-Saung Angklung Udjo  merupakan sebuah kawasan wisata budaya dan edukasi karena memiliki arena seni pertunjukan, pusat kerajinan bambu dan workshop untuk alat musik bambu berupa angklung. Disamping itu, Saung Angklung Udjo menjadi lebih bermakna karena kepeduliannya untuk terus melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Sunda khususnya Angklung kepada masyarakat melalui sarana pendidikan dan pelatihan. Pada hari ini Selasa, 13 Januari 2025 bertempat di Saung Angklung Udjo Jl. Padasuka No.118, Pasirlayung, Kec. Cibeunying Kidul. Kepala Divisi Pelayanan HukumHemawati BR Pandia, Dona Prawisuda, Yosep Sopiyan, Hafni Dewi Zanna, Arni Agustiani dan Rizki Kurniawan mewakili Kemenkum Jabar bertandang untuk berkoordinasi dan menginventarisasi Kawasan Wisata Berbasis Kekayaan Intelektual.

Dalam kesempatan pertama Kanwil Kementerian Hukum Jawa Barat disambut baik oleh manajemen Kawasan Wisata Saung Agklung Udjo serta menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan dalam rangka menginventarisasi bidang Kekayaan Intelektual yang ada di Kawasan Wisata Saung Angklung Udjo, serta mendorong Kawasan tersebut sebagai Kawasan Wisata berbasis Kekayaan Intelektual. Kegiatan ini merupakan program unggulan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia pada Tahun 2025, salah satu fokus utama DJKI dalam rangka memberikan pengakuan kepada kawasan-kawasan wisata berbasis kekayaan intelektual yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi daerah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif.

Selanjutnya pada kesempatan ini, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Hemawati bersama Tim Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual melakukan inventarisasi produk barang/jasa yang berpotensi dibidang Kekayaan Intelektual, sehingga kawasan wisata taman saung angklung udjo didorong bisa masuk kategori sebagai kawasan wisata yang berbasis Kekayaan Intelektual.

Kemudian, manajemen Kawasan Wisata Angklung Udjo  Taufik Hidayat Udjo selaku pengurus PT. Saung Angklung Udjo menyampaikan apresiasi atas kehadiran Kanwil Kementerian Hukum Jawa Barat untuk melindungi dan mendorong Kawasan Wisata Saung Udjo sebagai Kawasan Wisata berbasis Kekayaan Intelektual yang mana terdapat Karya-karya yang ada di Kawasan tersebut dapat terlindungi Kekayaan Intelektualnya.

Adapun hasil inventarisasi Kekayaan Intelektual pada Kawasan Wisata Saung Udjo  yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum RI, meliputi:

1. Rezim Merek Dagang dan Jasa di kelas 16 (Alat-alat kesenian), 35 (Jasa toko untuk penjualan souvernir) dan 41 (Jasa penyelenggara festifal dan pertunjukan kesenian tradisional), dan;

2. Rezim Desain Industri ada grand angklung bentuk inovasi dari alat musik angklung konvensional;

3. Rezim Hak Cipta meliputi seni pertunjukan;

4. Rezim Kekayaan Intelektual Komunal dimana Angklung ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) oleh UNESCO pada 16 November 2010 dan diperingati sebagai Hari Angklung Sedunia pada setiap tanggal 16 November.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Jawa Barat berharap dengan didorongnya saung angklung udjo sebagai Kawasan Wisata Berbasis Kekayaan Intelektual mendapatkan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dalam rangka memperkuat identitas dan pasar produk atau karyanya. Mendapatkan perlindungan hak atas kekayaan intelektual memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan usahanya dan mendapatkan perlindungan dari tindakan pemalsuan serta diharapkan dapat meningkatkan investasi dan kerjasama dalam industri para pelaku usaha ekonomi kreatif.