Kab. Pangandaran - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat (Kanwil Kemenkum Jabar) pada hari ini melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Hasil Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) dan Sosialisasi KUHP pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran (Jumat, 05/12/2025). Bertempat di Kantor Sektretariat Daerah Pemkab Pangandaran, Kepala Divisi P3H Funna Maulia Massaile dan Tim Kerja BSK Kanwil Jabar melaksanakan Monev dan Sosialisasi bersama dengan Asisten Sekda Kab. Pangandaran dan pegawai Pemkab Pangandaran.

Sesi pertama yaitu pembahasan IRH dilaksanakan sebagai tahap kelanjutan dari selesainya proses penilaian IRH Tahun 2025 serta pelaksanaan Uji Publik Pedoman Indeks Reformasi Hukum 2026–2027. Forum ini diselenggarakan sebagai wadah koordinasi strategis untuk membahas secara menyeluruh penyelenggaraan penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Daerah.

Melalui audiensi ini, Kanwil Kemenkum Jabar juga menghimpun masukan terkait tingkat kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi pelaksanaan IRH Tahun 2026 dan 2027, termasuk juga potensi tantangan serta kebutuhan dukungan yang diperlukan. Selain itu, pertemuan ini bertujuan untuk memastikan proses penilaian IRH pada tahun-tahun mendatang dapat berjalan lebih efektif, terukur dan searah dengan kebijakan reformasi hukum nasional di tingkat daerah.

Dalam pertemuan ini Kadiv P3H Funna mengapresiasi capaian nilai IRH 98,24 pada penilaian tahun 2025 serta menyampaikan harapan agar Pemkab Pangandaran dapat meningkatkan skor tersebut pada tahun berikutnya. Kadiv Funna juga menyampaikan bahwa forum ini menjadi ruang evaluasi bersama terkait hasil penilaian IRH yang telah diperoleh Pemkab Pangandaran.

Tim BSK Kanwil Jabar dalam paparannya menyampaikan hasil Uji Publik Pedoman Penilaian IRH Tahun 2027 beserta matriks perubahan indikator yang akan diberlakukan. Dalam sesi diskusi dengan peserta kegiatan, terkait pemenuhan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan (Perancang PP), peserta kegiatan dari jajaran Pemkab Pangandaran mengungkapkan bahwa pemenuhan jabatan ini masih menghadapi sejumlah kendala seperti keterbatasan SDM, proses pengangkatan, serta ketersediaan formasi.

Selanjutnya Tim BSK Kanwil Jabar juga menginformasikan adanya perubahan mendasar pada timeline penilaian IRH Tahun 2026, di mana proses yang sebelumnya berlangsung selama satu tahun penuh kini dipersingkat menjadi lima bulan, yaitu mulai Januari hingga Mei. Penyesuaian ini mengharuskan Pemda untuk melakukan percepatan dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengumpulan data dukung program terkait IRH.

Menanggapi informasi tersebut, Pemkab Pangandaran akan segera mempersiapkan seluruh data dukung yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penilaian IRH Tahun 2026. Pemkab Pangandaran juga berpandapat bahwa percepatan waktu penilaian tersebut menuntut adanya langkah-langkah penyesuaian internal yang lebih intensif, termasuk koordinasi lintas perangkat daerah serta optimalisasi perencanaan sejak awal tahun anggaran.

Sementara itu dalam Sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini sosialisasi tingkat awal telah dilaksanakan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan daerah dalam menyongsong implementasi KUHP Nasional yang diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2026 mendatang. Sesi sosialisasi ini juga diisi dengan diskusi membahas berbagai ketentuan baru dalam KUHP dan arah pembaruan hukum pidana nasional yang mengedepankan restorative justice.

KUHP baru menjadi perhatian strategis bagi Kementerian Hukum mengingat implementasinya akan berlaku secara nasional pada 1 Januari 2026. Disampaikan pula bahwa audiensi ini merupakan upaya Kanwil untuk membangun awareness pemerintah daerah terhadap substansi perubahan yang dibawa oleh KUHP baru, sekaligus memastikan bahwa proses adaptasi di tingkat daerah dapat dilakukan sejak dini.

Kadiv P3H Funna dalam kesempatannya menjelaskan sejumlah bentuk pidana baru yang menjadi fokus perhatian dalam KUHP, yaitu pidana kerja sosial, pidana pengawasan, pidana denda dengan struktur baru, serta pidana mati bersyarat. Funa juga menambahkan bahwa Kementerian Hukum akan secara rutin menyelenggarakan pelatihan bagi Aparat Penegak Hukum (APH) sebagai bagian dari persiapan implementasi KUHP agar seluruh pemangku kepentingan dapat memahami perubahan paradigma pemidanaan tersebut.

Kadiv Funna juga menyampaikan KUHP baru memerlukan perhatian khusus dari Pemda karena sejumlah ketentuan pidana di tingkat daerah akan terdampak dan perlu disesuaikan. Penyesuaian tersebut mencakup perubahan kategori pidana, struktur pidana denda, ketentuan pidana kurungan, peristilahan baru, hingga pengaturan tindak pidana dalam proses peradilan yang kini mengacu pada KUHP baru. Dalam hal ini Pemda dianjurkan melakukan penelaahan awal terhadap seluruh peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana untuk mengidentifikasi regulasi yang membutuhkan pembaruan.

Lebih lanjut lagi Kadiv P3H juga menyampaikan bahwa seluruh peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana perlu ditelaah kembali secara menyeluruh dan dalam proses penyesuaiannya Pemda dapat bekerja sama dengan instansi terkait maupun APH guna memastikan harmonisasi regulasi berjalan efektif dan terarah.

(Red/foto: Divisi P3H)

BANDUNG – Kanwil Kemenkum Jabar dalam rangka menjaga kualitas produk hukum daerah, Jumat, 5 Desember 2025, menggelar Rapat Harmonisasi terhadap enam Rancangan Peraturan Wali Kota (Raperwal) Bogor yang dihadiri oleh perwakilan berbagai perangkat daerah Pemerintah Kota Bogor, mulai dari Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Kominfo, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), BKPSDM, RSUD, hingga Perumda Tirta Pakuan.

Langkah ini merupakan implementasi nyata dari amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 untuk memastikan setiap regulasi daerah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kakanwil Kemenkum Jabar, Asep Sutandar, melalui Tim Kelompok Kerja Harmonisasi 2, menekankan pentingnya ketelitian dalam penyusunan regulasi agar tidak menimbulkan tumpang tindih aturan di kemudian hari.

Asep Sutandar terus mendorong jajarannya untuk memberikan pendampingan hukum yang maksimal bagi pemerintah daerah, memastikan bahwa setiap pasal yang dirancang dapat diaplikasikan secara efektif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dalam rapat tersebut, pembahasan mencakup spektrum isu yang luas, mulai dari tata kelola pemerintahan berbasis elektronik hingga kesejahteraan pegawai.

Salah satu bahasan utama dalam harmonisasi ini adalah Raperwal mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perumda Tirta Pakuan. Tim Harmonisasi Kemenkum Jabar memberikan catatan terkait penyesuaian struktur akibat adanya penugasan baru pengelolaan air limbah domestik, serta perlunya sinkronisasi antara batang tubuh peraturan dengan bagan struktur agar tidak membingungkan. Selain itu, pembahasan juga menyentuh Raperwal tentang "Bedah Rumah".

Kemenkum Jabar menyarankan penyederhanaan judul dan penyamaan persepsi bahwa regulasi ini mengatur pedoman swakelola, mengingat urusan perumahan rakyat merupakan pelayanan dasar yang wajib dipenuhi pemerintah daerah sesuai UU Pemerintahan Daerah. Di sektor teknologi dan birokrasi, Kemenkum Jabar juga membedah Raperwal tentang Pengelolaan Pusat Kendali Terintegrasi (Command Center) dan Pusat Komputasi.

Meskipun urgensinya tinggi sebagai landasan transformasi digital dan SPBE, tim perancang menyarankan restrukturisasi materi muatan agar lebih sistematis, mulai dari kelembagaan hingga pendanaan. Sementara itu, terkait Raperwal perubahan TPP bagi ASN, diskusi difokuskan pada sinkronisasi bobot penilaian kinerja dan penyesuaian bagi pegawai tugas belajar agar selaras dengan regulasi kepegawaian nasional.

Rapat ini diakhiri dengan pembahasan mengenai pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Kota Bogor dan sistem informasi manajemen aset daerah. Melalui harmonisasi ini, Kemenkum Jabar berharap Pemerintah Kota Bogor segera melakukan perbaikan teknis maupun substansi sesuai masukan yang diberikan. Dengan demikian, keenam Raperwal tersebut dapat segera disahkan dan menjadi payung hukum yang kuat dalam meningkatkan pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Bogor.

(red/foto: Toh)

CIREBON – Kanwil Kemenkum Jabar tunjukkan komitmen nyata dalam penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan, khususnya di bidang Kekayaan Intelektual (KI). Hal ini dibuktikan melalui keberhasilan pendampingan mediasi atas dugaan pelanggaran merek terdaftar yang digelar selama dua hari, mulai Rabu hingga Kamis, 3-4 Desember 2025.

Bertempat di Aula Basoeki, Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas II Cirebon, tim gabungan dari Kanwil Kemenkum Jabar dan Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) berhasil mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan damai. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas surat permohonan mediasi dari Igor & Co Patent & Lawfirm selaku kuasa hukum pelapor terkait dugaan pelanggaran merek antara "WHD" dan "Wahid Plus Kepala Sapi dan Udang".

Kakanwil Kemenkum Jabar, Asep Sutandar, di tempat terpisah memberikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya mediasi ini. Asep menegaskan bahwa Kemenkum Jabar senantiasa mendukung penyelesaian sengketa KI melalui jalur alternatif atau Alternative Dispute Resolution (ADR). Menurut Asep, pendekatan restoratif dan mediasi menjadi prioritas karena mampu memberikan kepastian hukum yang efisien tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang di pengadilan.

Kehadiran jajaran Kemenkum Jabar dalam proses ini merupakan wujud hadirnya negara untuk memfasilitasi masyarakat dalam mendapatkan keadilan yang menguntungkan kedua belah pihak, sekaligus menjaga iklim usaha yang kondusif di wilayah Jawa Barat. Proses mediasi ini dipimpin langsung oleh Ketua Tim Kerja Mediasi, Fitma Andryanto, bersama Mediator KI Elizabeth Adriana, serta didampingi oleh tim Analis Kekayaan Intelektual dan PPNS KI.

Dalam arahannya, Fitma Andryanto menekankan bahwa tujuan utama mediasi bukanlah mencari siapa yang benar atau salah, melainkan menemukan win-win solution melalui musyawarah mufakat. Hal senada disampaikan oleh Elizabeth Adriana yang bertindak sebagai fasilitator netral guna mendorong terciptanya opsi penyelesaian terbaik. Sementara itu, perwakilan Kanwil Kemenkum Jabar, Ahmad Kapi Sutisna, memberikan pandangan sosiologis yang menyentuh hati para pihak. Ia mengingatkan bahwa mediasi ini tidak hanya soal hukum, tetapi juga upaya memulihkan hubungan antarindividu, mengingat para pihak yang bersengketa diketahui masih memiliki hubungan kekerabatan.

Upaya persuasif dan pendekatan kekeluargaan yang dibangun oleh tim mediator membuahkan hasil positif. Setelah melalui tahapan pra-mediasi yang dilakukan secara terpisah untuk menggali harapan masing-masing pihak, pertemuan akhirnya mengerucut pada kesepahaman bersama. Pihak Pemohon dan Termohon sepakat untuk berdamai dan membuka peluang kerja sama di masa depan. Kesepakatan perdamaian tersebut kemudian dituangkan secara resmi dalam Berita Acara Mediasi Perkara Pelanggaran Merek. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa sengketa Kekayaan Intelektual dapat diselesaikan secara bermartabat dengan dukungan penuh dari Kemenkum Jabar dan DJKI.

(red/foto: KI Jabar, editor: Toh)

Soreang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Barat kembali menunjukkan komitmen serius dalam mengamankan penerimaan negara dengan menggelar sosialisasi bertajuk "Sinergi Lintas Institusi: Pengawasan Terintegrasi Untuk Optimalisasi Penerimaan Negara di Bidang Fidusia". Kegiatan yang berlangsung di Grand Sunshine Resort & Convention pada Jumat, 5 Desember 2025.

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk membedah tantangan dalam pengelolaan jaminan fidusia. Acara ini dihadiri oleh berbagai elemen penting, mulai dari jajaran Divisi Pelayanan Hukum, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perwakilan perbankan seperti BCA, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), hingga para notaris yang tergabung dalam Pengwil dan Pengda Ikatan Notaris Indonesia (INI) serta Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) se-Jawa Barat. Langkah strategis ini diambil sebagai respons atas masih ditemukannya ketidaksesuaian data yang berpotensi merugikan negara.
Dalam arahannya, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, menyoroti fakta bahwa layanan jaminan fidusia merupakan salah satu kontributor terbesar bagi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di wilayah Jawa Barat. Namun, Asep Sutandar mengungkapkan keprihatinannya mengenai persoalan asinkronisasi yang masih terjadi antara jumlah akta fidusia yang dibuat oleh notaris dengan pendaftaran fidusia yang tercatat di sistem AHU Online.

Ketidaksesuaian ini dinilai menyebabkan penerimaan negara menjadi tidak optimal. Guna mengatasi celah tersebut, Kemenkum Jabar secara resmi mengukuhkan Satuan Tugas Pengawasan PNBP Jaminan Fidusia Provinsi Jawa Barat Periode 2025-2026. Satgas ini diberi mandat khusus untuk melakukan rekapitulasi, pemadanan, dan rekonsiliasi data guna memperkuat fungsi pengawasan di lapangan. Asep Sutandar juga menekankan pentingnya peningkatan literasi hukum masyarakat, khususnya mengenai kewajiban penghapusan (roya) fidusia setelah utang lunas, demi terciptanya tertib administrasi.
Kegiatan yang diawali dengan laporan dari Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Ave Maria Sihombing, ini menghadirkan diskusi mendalam dari berbagai perspektif pemangku kepentingan. Dari sisi regulasi dan teknologi, Direktorat Jenderal AHU memaparkan tentang rekonstruksi aplikasi fidusia untuk mengatasi kendala akses dan keterlambatan yang selama ini dikeluhkan. Transformasi digital ini diharapkan mampu meningkatkan stabilitas sistem, akurasi data, serta keamanan yang berujung pada layanan yang lebih transparan dan akuntabel. Sementara itu, Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat dan Pengwil INI Jawa Barat mengingatkan para notaris mengenai urgensi integritas dalam penyusunan akta, termasuk larangan pembebanan ganda dan kehati-hatian dalam klausul objek jaminan khusus guna menghindari sengketa di kemudian hari.
Perspektif perlindungan konsumen dan mitigasi risiko bisnis turut menjadi sorotan utama dalam sesi diskusi. Narasumber dari OJK dan sektor perbankan menekankan bahwa fidusia bukan sekadar instrumen penerimaan negara, melainkan alat mitigasi risiko kredit yang memberikan kepastian hukum bagi kreditur dan debitur. Di sisi lain, APPI menyoroti implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa eksekusi jaminan tidak bisa dilakukan sepihak jika terdapat sengketa wanprestasi, sehingga mekanisme pengadilan menjadi jalan keluar yang harus ditempuh.

Menutup rangkaian kegiatan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hemawati BR Pandia, mengapresiasi sinergi lintas institusi yang terjalin dan kembali mengingatkan pentingnya kepatuhan notaris dalam pendaftaran fidusia sesuai perundang-undangan sebagai bentuk kontribusi nyata dalam menjaga integritas layanan hukum di Jawa Barat.

Bandung - Sebagai langkah strategis dalam menyongsong pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Barat bergerak cepat dengan melakukan jemput bola ke wilayah Priangan Timur. Menindaklanjuti arahan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, tim yang dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Funna Maulia Massaile, menggelar sosialisasi intensif di Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar pada Kamis, 4 Desember 2025. Asep Sutandar menekankan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah agar transisi hukum pidana nasional ini tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga siap diimplementasikan secara teknis, terarah, dan sesuai mandat regulasi.

Rangkaian kegiatan diawali di Kabupaten Ciamis, di mana tim Kemenkum Jabar disambut langsung oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ciamis, Deden Nurhadana. Dalam forum ini, fokus pembahasan tidak hanya sekadar pengenalan pasal-pasal baru, melainkan pendalaman mengenai mekanisme Living Law atau hukum yang hidup di masyarakat. Pemerintah Kabupaten Ciamis mengakui adanya urgensi untuk merumuskan ulang norma adat dan ketentuan perdata yang masih dipraktikkan masyarakat setempat ke dalam bentuk Peraturan Daerah. Langkah ini dinilai krusial agar hukum adat memiliki kepastian hukum dan selaras dengan prinsip-prinsip KUHP baru. Selain itu, tim Kemenkum Jabar juga memaparkan perubahan fundamental seperti pidana kerja sosial, pidana pengawasan, hingga pengaturan pidana mati bersyarat yang mengedepankan prinsip kehati-hatian.


Melanjutkan agenda ke Kota Banjar, rombongan Kemenkum Jabar diterima oleh Asisten Sekretariat Daerah, Nursa’adah, dan Kepala Bagian Hukum Setda, Maya Dewi. Diskusi di Kota Banjar menyoroti kesiapan aparatur dalam memahami semangat utama KUHP baru, yakni Restorative Justice. Pemerintah Kota Banjar menunjukkan komitmen tinggi dengan telah menjalin kerja sama strategis bersama Kejaksaan Agung dan Pemerintah Kabupaten Bekasi terkait penerapan keadilan restoratif. Tim Kemenkum Jabar mengapresiasi langkah proaktif ini dan turut memperkenalkan berbagai sumber pembelajaran mandiri berbasis digital, seperti materi audio-visual, guna mempercepat peningkatan kapasitas aparatur daerah.

Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi ini menegaskan bahwa roh dari KUHP baru adalah pemulihan dan keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat, bukan semata-mata pembalasan. Kakanwil Kemenkum Jabar, Asep Sutandar, melalui tim di lapangan berharap forum diskusi yang dinamis ini menjadi pondasi kuat bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun langkah strategis koordinasi lintas perangkat daerah. Dengan adanya keselarasan pemahaman antara Kemenkum Jabar dan Pemerintah Daerah, implementasi transformasi hukum pidana nasional diharapkan dapat berjalan mulus tanpa kendala berarti saat diberlakukan sepenuhnya nanti.