
JAKARTA - Dalam upaya mengoptimalkan tata kelola kekayaan intelektual nasional di era digital, Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat mengambil langkah proaktif dengan menggelar audiensi dan koordinasi strategis di Gedung Tengah Lantai 5, Sekretariat Jenderal Kemenkum RI, Jakarta, pada Kamis (13/08/2026). Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, guna mematangkan persiapan kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Pelanggaran Hak Cipta yang akan diselenggarakan di wilayah Jawa Barat. Kehadiran Kakanwil Asep Sutandar dalam audiensi ini merupakan bentuk komitmen kuat serta tindak lanjut langsung atas arahan kebijakan nasional Kemenkum RI untuk melindungi hak ekonomi para pencipta sekaligus memberikan kepastian hukum yang jelas bagi pelaku usaha di daerah.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Asep Sutandar turut didampingi oleh jajaran pejabat inti dari Kanwil Kemenkum Jabar, antara lain Kepala Divisi Pelayanan Hukum Hemawati BR Pandia, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Dr. Ferry Gunawan Christy, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Archie Tigor Mangunsong, S.E., Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Ery Kurniawan S.H., M.H., serta jajaran Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum yang dikomandoi oleh Kepala Bidang Ave Maria Sihombing. Rombongan Kemenkum Jabar ini diterima secara langsung dan hangat di ruang kerja Staf Khusus Menteri Hukum Bidang Transformasi Digital, Moh. Noor Karoompot.

Pada kesempatan utama, Asep Sutandar memaparkan secara komprehensif kerangka kesiapan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Pelanggaran Hak Cipta di wilayah Jawa Barat. Pemaparan komprehensif ini disambut baik dan mendapatkan dukungan penuh dari Staf Khusus Menteri Hukum Bidang Transformasi Digital. Moh. Noor Karoompot menegaskan bahwa sinergi yang terbangun erat antara Unit Pusat dan Kantor Wilayah ini sangat krusial untuk memastikan kesuksesan perlindungan hak cipta di tengah masifnya transformasi digital saat ini.
Melalui inisiatif kegiatan ini, Kemenkum Jabar menyatakan kesiapannya untuk terjun langsung ke lapangan memberikan sosialisasi, pendampingan hukum, serta memfasilitasi jalur komunikasi yang efektif antara pemerintah, pelaku usaha, dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Langkah edukasi ini diharapkan ke depannya mampu menciptakan sebuah ekosistem kepatuhan pembayaran royalti yang jauh lebih transparan dan akuntabel, yang pada akhirnya akan bermuara pada dukungan nyata terhadap keberlanjutan industri musik dan ekonomi kreatif di seluruh pelosok Jawa Barat.
