BANDUNG - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Barat menggelar Pertemuan Koordinasi Penguatan Sinergitas bersama Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Tasikmalaya. Berlangsung di Lounge Kanwil Kemenkum Jawa Barat pada Kamis (24/9/2026), kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) dan memberikan pendampingan bagi UMKM Kewirausahaan Pemuda di wilayah Tasikmalaya.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, memberikan arahan dan dukungan penuh terhadap inisiatif ini guna mendorong kemajuan pelaku ekonomi kreatif lokal agar semakin kompetitif dan terlindungi secara hukum. Kegiatan koordinasi yang dilaporkan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hemawati BR Pandia, turut melibatkan Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Ery Kurniawan S.H., M.H., beserta jajaran Tim Pelayanan Kekayaan Intelektual Jawa Barat, serta Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dan jajaran dari Disparpora Tasikmalaya.

Dalam pertemuan tersebut, ditekankan pentingnya pemahaman komprehensif mengenai penataan administrasi pendaftaran KI, khususnya pemahaman teknis perbedaan fundamental antara Hak Cipta dan Merek. Sesuai regulasi Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku, pendaftaran Merek kategori umum dikenakan tarif sebesar Rp2.800.000, namun bagi pelaku UMKM yang menyertakan surat rekomendasi resmi diberikan tarif khusus sebesar Rp500.000. Sementara itu, untuk Hak Cipta non-musik dikenakan biaya Rp200.000, dan pencatatan ciptaan lagu atau musik tidak dipungut biaya alias gratis (Rp0). Seluruh transaksi dilaksanakan melalui sistem penerbitan kode billing yang memiliki masa aktif selama satu hari, sehingga pemohon diimbau cermat guna menghindari pembiayaan berulang apabila menggunakan jasa pihak ketiga.
Sebagai tindak lanjut yang konkret, program fasilitasi dan pendampingan tahap awal akan menyasar 13 UMKM prioritas binaan Disparpora di sektor kuliner dan fesyen. Pendampingan intensif ini terbukti efektif dalam memangkas durasi proses pemeriksaan administratif dan substantif yang secara normal dapat memakan waktu hingga 14 bulan 10 hari. Pemohon UMKM juga diwajibkan menyiapkan minimal lima alternatif nama Merek dan surat pernyataan keabsahan dokumen untuk mengantisipasi potensi penolakan akibat kesamaan dengan Merek yang telah terdaftar.
Merespons hasil rapat, jajaran Kanwil Kemenkum Jawa Barat akan segera menyusun tim pendampingan teknis khusus untuk mengawal verifikasi berkas 13 UMKM tersebut sebelum pelaksanaan kegiatan utama pada bulan Oktober dan November 2026 mendatang. Bersamaan dengan itu, Kemenkum Jawa Barat juga akan terus mengoptimalkan sosialisasi masa berlaku kode billing serta mendorong pemanfaatan layanan loket virtual Kabayanpasti demi menjamin prosedur pendaftaran Kekayaan Intelektual berjalan semakin efektif dan efisien bagi masyarakat.

















